 |
| Ilustrasi |
TANGERANG,BERITATANGERANG.CO.ID- Kekuasaan pada dasarnya adalah amanah. Ia diberikan untuk mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan publik. Namun ketika jabatan ditempati oleh sosok dengan kecenderungan Narcissistic Personality Disorder (NPD), kekuasaan berisiko berubah arah dari alat pelayanan menjadi panggung pemujaan diri.
NPD sendiri merupakan gangguan kepribadian yang secara klinis dijelaskan dalam DSM-5-TR. Ciri utamanya adalah rasa diri yang berlebihan, kebutuhan tinggi akan pengakuan, serta rendahnya empati. Dalam kehidupan pribadi, kondisi ini sudah cukup bermasalah. Namun di ruang kekuasaan, dampaknya bisa berlipat ganda.
Seorang pejabat dengan kecenderungan NPD sering memandang jabatan bukan sebagai tanggung jawab, melainkan perpanjangan ego. Segala keputusan harus mencerminkan kebesarannya. Kebijakan bukan dinilai dari manfaatnya, tetapi dari sejauh mana ia memperkuat citra sang pejabat.
Saat masukan dipersepsikan sebagai pembangkangan. Dalam kondisi ini, ruang dialog menyempit, sementara budaya “asal pimpinan senang” tumbuh subur.
Bawahan belajar satu hal: lebih aman memuji daripada jujur.
Ciri paling kentara pejabat berwatak NPD adalah ketidakmampuan menerima kritik secara dewasa. Alih-alih mengevaluasi, ia menyerang balik. Media yang kritis dicap tidak objektif, pengamat disebut bermotif, dan masyarakat dianggap tidak tahu persoalan.Data disembunyikan, proses dipersulit, dan pertanyaan publik dijawab dengan retorika panjang yang kosong. Bukan karena tidak tahu jawabannya, melainkan karena kebenaran dianggap berbahaya bagi citra.
Pejabat dengan kecenderungan NPD sangat piawai dalam pencitraan. Prestasi kolektif diklaim sebagai keberhasilan pribadi. Kegagalan sistemik dipindahkan ke pundak bawahan atau keadaan.Mereka bisa tampak merakyat di depan kamera, namun dingin dalam pengambilan kebijakan. Senyum untuk publik, tekanan untuk internal. Dalam jangka panjang, ini menciptakan organisasi yang lelah secara mental dan publik yang sinis.
Masalah terbesar muncul ketika kurangnya empati diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Angka lebih penting daripada manusia. Laporan lebih penting daripada realitas lapangan. Keluhan warga dipandang sebagai gangguan, bukan alarm.
Dalam situasi krisis, pejabat NPD cenderung sibuk menyelamatkan reputasi, bukan menyelesaikan masalah. Yang utama bukan solusi, tetapi narasi.
Masyarakat memang tidak berwenang mendiagnosis kondisi kejiwaan seseorang. Namun publik berhak penuh mengevaluasi perilaku pejabat, terutama jika berdampak langsung pada kepentingan orang banyak.
Ketika seorang pejabat anti kritik,gemar menyalahkan,menutup data,memusatkan pujian pada diri sendiri,maka yang perlu disorot adalah pola kepemimpinannya, bukan label medisnya.
Kekuasaan tidak menciptakan NPD, tetapi memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri seseorang. Jika empati lemah, jabatan akan memperjelasnya. Jika ego dominan, kekuasaan akan menjadikannya berbahaya.
Di sinilah pentingnya kontrol publik, media yang kritis, dan sistem yang tidak menggantungkan segalanya pada satu figur. Sebab negara, daerah, dan institusi tidak dibangun untuk memuaskan ego siapa pun melainkan untuk melayani manusia di dalamnya.
Red(Jfr)
