Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea
JAKARTA.BERITATANGERANG.CO.ID – Kebijakan anyar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan atau lebih, menuai gelombang kritik tajam. Salah satu yang bersuara lantang adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Dalam sebuah video yang ramai dibagikan ulang oleh warganet di media sosial X (dulu Twitter), Hotman mengaku terkejut sekaligus mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut. “Kalau seseorang menyimpan uang di bank, tapi tidak bertransaksi selama tiga sampai dua belas bulan, langsung dibekukan oleh PPATK? Pertanyaannya, dasar hukumnya apa?” ujarnya dalam video yang dikutip Senin (28/7/2025).
Menurut Hotman, langkah itu bukan hanya janggal, tapi juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat kecil yang tinggal di pedesaan.Mereka yang membuka rekening untuk menabung, tetapi tidak aktif menggunakannya karena keterbatasan akses atau pengetahuan.
“Kalau ibu-ibu di kampung buka rekening atas nama anaknya, dan tidak dipakai, masa langsung dibekukan? Apa tidak makin repot mereka?” cetus Hotman .
Lebih jauh, Hotman menyebut bahwa pembekuan rekening dormant (tidak aktif) tanpa dasar hukum yang jelas bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, negara tidak bisa semena-mena terhadap rekening milik pribadi, hanya karena tidak digunakan untuk transaksi dalam jangka waktu tertentu.
“Itu hak pribadi orang. Negara tidak berhak mengambil alih atau membekukan rekening hanya karena tidak aktif. Itu sudah masuk wilayah privasi dan hak milik,” tegasnya.
Hotman pun meminta pemerintah dan PPATK untuk segera meninjau ulang, bahkan mencabut kebijakan tersebut. Ia menilai langkah seperti ini hanya akan memperkeruh suasana dan memperberat beban hidup warga yang sudah pas-pasan.
“Coba pikirkan, apakah ini adil bagi rakyat kecil? Apakah tidak lebih bijak membuat regulasi yang membantu, bukan malah menyusahkan?” ujarnya.
Kebijakan pembekuan rekening nganggur ini sendiri diumumkan PPATK melalui unggahan di akun Instagram resminya. Mereka menyebut tujuan kebijakan ini adalah demi menjaga integritas sistem keuangan nasional serta melindungi kepentingan umum.
Namun bagi Hotman, alasan itu belum cukup. “Yang seperti ini bukan perlindungan, tapi merepotkan masyarakat” pungkasnya.
Red
.jpg)