 |
| Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo |
JAKARTA,BERITATANGERANG.CO ID- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan fakta menarik saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (26/1). Ia mengaku pernah beberapa kali mendapat tawaran untuk menjabat sebagai Menteri Kepolisian, sebuah wacana yang belakangan kembali mencuat di ruang publik.
Sigit mengatakan, tawaran itu tidak hanya datang secara formal, tetapi juga lewat pesan singkat pribadi.
“Beberapa kali ada yang menyampaikan ke saya, bahkan lewat WhatsApp, ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’,” ungkapnya di hadapan anggota Komisi III.
Namun, alih-alih tergoda jabatan, Sigit justru menyampaikan sikap yang sangat tegas. Ia menolak keras gagasan Polri berada di bawah kementerian. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada memimpin Polri yang harus tunduk di bawah struktur kementerian.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Sigit.
Pernyataan tersebut sontak mengundang reaksi spontan dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Dengan nada berseloroh namun penuh apresiasi, ia menyahut, “Menyala ini Pak Kapolri,” yang disambut tawa dan perhatian peserta rapat.
Lebih jauh, Sigit menjelaskan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekadar perubahan struktur birokrasi, tetapi menyangkut marwah dan kekuatan institusi negara. Menurutnya, hal itu justru berpotensi melemahkan Polri, bahkan berdampak pada otoritas negara dan presiden.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan pernyataan yang cukup ekstrem sebagai bentuk konsistensi sikapnya. Jika memang harus ada pilihan antara Polri tetap di bawah presiden dengan tambahan Menteri Kepolisian, atau tetap di bawah presiden tanpa kementerian, maka ia lebih memilih mundur dari jabatannya.
“Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada Menteri Kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” tegasnya.
Pernyataan Kapolri ini menegaskan posisinya sebagai penjaga independensi dan kekuatan institusi Polri. Di tengah berbagai wacana restrukturisasi, Sigit menunjukkan bahwa baginya, jabatan bukan segalanya. Integritas lembaga dan stabilitas negara jauh lebih penting, bahkan jika harus dibayar dengan melepas kursi Kapolri dan kembali menjadi rakyat biasa, seorang petani.
Red/Jfr
