 |
| Logo Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) |
JAKARTA, BERITATANGERANG.CO.ID – Pencabutan kartu liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menuai sorotan serius dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Dewan Pers. Keduanya menyayangkan langkah yang diambil Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, lantaran dianggap berpotensi menghambat kemerdekaan pers.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan amanat konstitusi. Ia mengutip Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak memperoleh informasi tanpa pembatasan sewenang-wenang.
“Pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan. Hal ini menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik memperoleh informasi,” kata Munir dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Munir juga mengingatkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang menegaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghambat kemerdekaan pers dapat dipidana hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Ia mendorong BPMI Sekretariat Presiden segera memberikan klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog dengan insan pers.
Nada serupa disampaikan Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa pencabutan ID Card wartawan berpotensi menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujarnya melalui keterangan tertulis di situs resmi Dewan Pers.
Dewan Pers juga menyerukan agar akses liputan wartawan CNN Indonesia segera dipulihkan. Menurutnya, kasus serupa tidak boleh terulang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat resmi kepada BPMI dan Mensesneg untuk meminta klarifikasi. Ia menilai pertanyaan yang disampaikan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat kontekstual dan relevan dengan kepentingan publik.
Terpisah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menanggapi terkait dengan pencabutan kartu identitas pers Istana milik wartawan CNN Indonesia Minggu
(28/9/25) malam di Jakarta.
Ia menyebut bahwa pihaknya menyampaikan kepada Biro Pers untuk mengomunikasikan dan mencari jalan keluar yang terbaik.
"Besok(hari ini -Red) kita akan bicarakan dengan Biro Pers " singkat Prasetyo Hadi.
Jfr
