Gabungan Aliansi BEM Nasional
JAKARTA,BERITATANGERANG.CO.ID– Gabungan Aliansi BEM Nasional menyerukan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa serta menolak segala bentuk penunggangan oleh kepentingan politik praktis.
Sikap tersebut disampaikan dalam deklarasi kebangsaan yang digelar di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026).
Aliansi tersebut terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia, serta BEM Kristiani Indonesia.
Dalam deklarasinya, mahasiswa menilai polarisasi politik dan penggunaan isu rakyat sebagai komoditas politik berpotensi menggerus independensi gerakan mahasiswa.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, mengatakan mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan maupun kelompok politik tertentu.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat,” ujar Sardani.
Ia menegaskan, upaya infiltrasi maupun penunggangan terhadap organisasi mahasiswa harus ditolak karena dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap peran mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa.
Menurut Sardani, independensi menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk tetap mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan berintegritas.
Senada, Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyebut mahasiswa tidak berada pada posisi sebagai oposisi permanen maupun pendukung permanen pemerintah.
“Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka,” katanya.
Rifqi juga mendorong pemerintah agar membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan tidak boleh berjalan secara eksklusif dan menjauh dari aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti maraknya politik provokasi yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi.
Ia menilai persoalan rakyat, seperti isu petani, buruh, pendidikan hingga kemiskinan, tidak seharusnya dijadikan panggung untuk membangun popularitas pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu,” tegasnya.
Dalam deklarasi tersebut, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari intervensi politik praktis.
Kedua, mengutuk serta menolak infiltrasi dan penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan. Ketiga, menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi.
Keempat, mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif. Kelima, mendesak implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Aliansi BEM Nasional menegaskan demokrasi tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Mahasiswa, kata mereka, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan segelintir elite.
Deklarasi itu juga menjadi penegasan bahwa gerakan mahasiswa nasional ingin kembali menjadikan kajian, gagasan, serta keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi utama perjuangan di tengah derasnya dinamika politik nasional.
Red/Jfr
