Kakanwil BPN Provinsi Banten Horison Mocodompis
TANGERANG,BERITATANGERANG.CO.ID – Kantor Pertanahan Kota Tangerang menerima kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi II DPR RI pada Selasa, 7 April 2026. Kunjungan ini menyoroti penguatan pengawasan pertanahan sekaligus mendorong percepatan transformasi layanan digital di sektor agraria.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, hadir untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Teknologi Informasi Dwi Budi Martono, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Sudaryanto, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis.
Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, bersama jajaran pejabat struktural.
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif, Komisi II DPR RI menyoroti sejumlah isu krusial. Salah satunya inovasi layanan digital melalui Virtual Office yang dikembangkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Inovasi ini dinilai mampu memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi layanan kepada masyarakat.
Selain itu, Komisi II juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian tunggakan berkas pertanahan agar masyarakat memperoleh kepastian waktu layanan. Hal ini dinilai menjadi indikator utama kinerja pelayanan publik.
Isu pemberantasan mafia tanah turut menjadi perhatian. Komisi II mendorong penguatan sistem keamanan data digital serta penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik ilegal di sektor pertanahan.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup percepatan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum terhadap aset keagamaan, serta penanganan sengketa agraria melalui mekanisme mediasi yang transparan.
Komisi II DPR RI juga menekankan pentingnya sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung iklim investasi yang berkelanjutan di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami terus berupaya meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan, sekaligus proaktif memitigasi potensi sengketa pertanahan di Kota Tangerang,” ujarnya.
Melalui kunker spesifik ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis guna memperkuat regulasi pertanahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Red/Jfr
