 |
| Jalan MH Thamrin Jakarta Sumber : Google |
JAKARTA- BERITATANGERANG.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk mengurai kemacetan yang kian parah.
Dalam keterangan yang disampaikan pada akhir April lalu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa seluruh pendapatan dari ERP akan dialokasikan sepenuhnya untuk subsidi layanan transportasi umum.
“Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan pendapatan Jakarta, tetapi untuk subsidi transportasi di mana saja,” ujar Pramono, dikutip dari Kompas.com, Kamis (24/4/2025), saat menghadiri acara di Pasaraya Blok M.
Ia menambahkan, ERP bukan semata-mata mencari pendapatan, melainkan sebagai upaya membatasi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke pusat kota agar masyarakat beralih ke transportasi publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut sistem ERP akan diterapkan di jalan-jalan dengan tingkat kemacetan tinggi. Mekanismenya menggunakan teknologi sensor dan kamera yang mengenakan tarif pada kendaraan saat melintas di jam-jam sibuk.
Menurut informasi terbaru, tarif ERP diperkirakan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp19.000 sekali melintas, dengan jam operasional yang berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Ruas-ruas jalan utama yang akan dikenakan ERP meliputi kawasan-kawasan padat seperti Jalan Sudirman, MH Thamrin, dan Rasuna Said. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan pribadi dan meningkatkan efisiensi transportasi publik.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah warga menilai penerapan ERP belum tepat waktu karena transportasi umum masih belum sepenuhnya memadai.
“Transportasi umum kita belum sepenuhnya layak. Kalau ERP diterapkan sekarang, masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak,” kata Arief (38), warga Kramat Jati yang ditemui pada Senin (6/5/2025). Ia mengaku setiap hari membawa mobil ke kantornya di kawasan Sudirman karena keterbatasan rute angkutan umum dari tempat tinggalnya.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai ERP hanya akan efektif jika dibarengi pembenahan sistem angkutan umum. Ia menekankan pentingnya integrasi dan aksesibilitas transportasi publik yang terjangkau bagi semua kalangan.
“ERP bukan sekadar narik uang dari pengguna jalan, tapi harus jadi bagian dari sistem transportasi terintegrasi,” tegasnya.
ERP rencananya akan diterapkan secara bertahap mulai dari Jalan Sudirman, MH Thamrin, dan Rasuna Said. Pemprov DKI berjanji akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh sebelum kebijakan ini benar-benar diberlakukan.
Red /Jfr
