Poto : Ruang Paripurna DPRD/Google
TANGERANG,beritatangerang.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deden Umar Dani mengungkapkan 5 poin catatan penting terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilai belum berhasil.
Sebagai perwakilan fraksi PDIP Deden menyampaikan pandangan fraksi pada rapat paripurna, dengan agenda pandangan umum fraksi atas penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, yang dilaksanakan Kamis 15 Juni 2023.
Dari lima poin yang disampikan politisi PDIP tersebut pertama terkait APBD Tahun 2022 yang belum dapat dinilai selaras dengan misi Kepala Daerah, yaitu pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Kemudian kedua terkait APBD tahun 2022 yang dinilai belum dikatakan maksimal dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka.
Ketiga adalah Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum melakukan verifikasi faktual terkait data terpadu kesejahteraan sosial dan akhirnya menyebabkan banyak penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Keempat Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di sekolah swasta untuk siswa tidak mampu sesuai dengan UU Sisdiknas No 10 Tahun 2003 dan Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang, belum dilaksanakan.
Kelima, belum optimalnya sertifikasi aset tanah, bangunan, milik pemerintah daerah serta penyelesaian sengketa tanah milik Pemda dengan masyarakat.
Deden menuturkan, pihaknya sering kali menyoroti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang, agar menggunakan indikator capaian dengan melihat apa yang dirasakan masyarakat.
“Setidaknya masyarakat merasakan 70 persen lah, kalau 100 persen di masyarakat dirasakan tidak. Buktinya kan sebentar lagi kita menghadapi PPDB, masih berisik, masih gaduh. Artinya pemerataan fasilitas pendidikan berdasarkan APBD, itu belum terselesaikan” kata Deden usai mengikuti rapat paripurna, Kamis (15/6/23).
Menurutnya, indikator yang digunakan dalam mengukur capaian RPJMD tidak berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Contohnya dalam program gerakan kita peduli sampah bersama-sama, dimana ternyata secara kabupaten Tangerang kita semakin tidak perduli terhadap sampah, karena semua tempat jadi tempat sampah
“Indikator-indikator ini, bukan hanya RPJMD nya tapi kita harus telisik sampai pada indikatornya apakah masih berkesesuaian, sehingga capaian RPJMD nya ke depan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini” katanya.
Dengan harapan pembangunan dilakukan berbasis pada data, Deden pun mengungkapkan, bahwa dirinya pernah berkirim surat kepada Bappeda dan Bupati Kabupaten Tangerang, terkait data pendidikan dan kesehatan, meskipun melalui perangkat elektronik.
“Mudah-mudahan ini bisa jadi catatan penting bagi para pihak, dan ke depan tentunya pembangunan di kabupaten Tangerang juga harus mau berbasis data. Sehingga kita tidak di tertawakan masyarakat, ibarat gatalnya di kepala yang digaruk pantat "tandasnya.
Red/DNY
