 |
| Badia Sinaga Reporter sekaligus Owner Lugas TV bersama ketua PWI Banten Rian Nopandra (Opan) |
BANTEN.BERITATANGERANG.CO.ID - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, Rian Nopandra, mengkritisi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK tahun 2025 yang dinilai sarat persoalan. Melalui Posko Pengaduan SPMB yang dibuka oleh PWI Banten, aduan dari masyarakat terus mengalir, terutama dari para orang tua siswa yang kesulitan mengakses dan mendaftar secara online.
“Bukan hanya dari aduan langsung, kami juga memantau banyak keluhan yang tersebar di media. Ini menandakan sistem SPMB tahun ini menimbulkan keresahan publik,” ujar Rian yang akrab disapa Opan, saat menjadi narasumber dalam program podcast Lugas TV, Minggu (22/6/2025) malam.
Opan menyoroti sistem pendaftaran yang lebih tertutup dibanding tahun sebelumnya, saat masih menggunakan nama PPDB. Tahun lalu, masyarakat umum dapat memantau perkembangan pendaftaran melalui website. Namun kini, akses dibatasi hanya untuk calon siswa yang mendaftar.
“Transparansi sangat minim. Data domisili dan prestasi pun tidak jelas tampilannya. Ini membuat masyarakat bingung, dan kami melihat fungsi kontrol sosial jadi hilang,” jelasnya.
PWI Banten telah menginventarisir seluruh laporan masyarakat untuk disampaikan langsung kepada Gubernur Banten, Andra Soni. Menurut Opan, hal ini penting agar proses penerimaan siswa tidak mundur kualitasnya dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kami tak ingin di era Pak Gubernur Andra Soni justru proses penerimaan siswa menjadi lebih buruk. Semua aduan akan kami sampaikan langsung dalam waktu dekat,” tegasnya.
Tak hanya soal sistem, Opan juga menyinggung masih adanya praktik titip-menitip calon siswa oleh oknum tertentu. Praktik ini dikhawatirkan menyingkirkan siswa yang sebenarnya berprestasi atau memenuhi syarat.
“Kami masih terus mendengar isu ini. Saya minta teman-teman wartawan anggota PWI ikut mengawasi dan bila perlu melakukan investigasi jika menemukan indikasi seperti itu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap tertutup sejumlah sekolah, termasuk sulitnya wartawan mengakses informasi dari kepala sekolah atau panitia SPMB. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi dan akan dibahas bersama pemerintah.
“Kalau memang ingin transparan, kenapa sekolah menutup diri dari wartawan yang ingin memberi informasi pada masyarakat? Ini akan kami bawa juga ke Gubernur,” tandas Opan.
Red/Jfr
.jpg)
